admin
Sekretaris Kabinet Indonesia, Pramono Anung, akhirnya angkat bicara terkait perbincangan hangat soal besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 yang mencapai Rp 91 triliun. Angka yang tergolong sangat besar dibandingkan provinsi lainnya itu menimbulkan berbagai pertanyaan publik, terutama terkait alokasi, penggunaan, dan manfaat anggaran sebesar itu bagi masyarakat Jakarta.
Dalam pernyataannya, Pramono menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak bersifat sembarangan, melainkan telah melalui proses perencanaan, pembahasan, dan persetujuan berlapis antara eksekutif dan legislatif daerah.
APBD DKI Jakarta yang mencapai Rp 91 triliun tersebut terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain:
- Belanja pegawai dan operasional: termasuk gaji ASN, tunjangan, dan biaya operasional instansi.
- Belanja modal: seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit.
- Belanja pendidikan dan kesehatan: termasuk program KJP Plus (Kartu Jakarta Pintar), BPJS Daerah, serta subsidi pendidikan.
- Program bantuan sosial: seperti bantuan pangan, subsidi transportasi, dan tunjangan lansia.
Pramono Anung menjelaskan bahwa meskipun besar, anggaran tersebut sejalan dengan kebutuhan dan kompleksitas pengelolaan Ibu Kota, yang memiliki jumlah penduduk hampir 11 juta jiwa dan merupakan pusat pemerintahan, bisnis, serta transportasi nasional.
“Jakarta itu bukan kota biasa. Penduduknya besar, lalu lintasnya padat, dan beban infrastruktur luar biasa. Maka anggarannya pun harus sesuai dengan beban tersebut,” kata Pramono.
Salah satu fokus utama dari APBD Rp 91 triliun ini adalah pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini penting karena Jakarta masih menghadapi berbagai tantangan seperti kemacetan, banjir, dan penurunan tanah.
Pramono menyebut, sebagian besar anggaran diarahkan untuk:
- Perbaikan dan pelebaran jalan
- Normalisasi dan revitalisasi sungai dan saluran air
- Peningkatan transportasi umum seperti MRT dan TransJakarta
- Pengadaan air bersih dan sanitasi lingkungan
“Jangan dilihat besar kecilnya anggaran. Lihat apa yang ingin dicapai. Kita ingin Jakarta tetap layak huni dan tidak tertinggal dalam pembangunan,” jelas Pramono.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas penting dalam APBD Jakarta. Pemerintah daerah terus menjalankan program unggulan seperti:
- Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus)
- Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)
- Program Universal Health Coverage (UHC) melalui BPJS Daerah
- Pembangunan dan perbaikan Puskesmas dan RSUD
Pramono menekankan pentingnya anggaran untuk menjamin akses dan kualitas layanan dasar bagi seluruh warga Jakarta, terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah. Terkait kekhawatiran publik soal potensi penyalahgunaan anggaran,
Pramono menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD dan lembaga pengawas seperti BPK dan KPK terus melakukan pengawasan ketat. “Setiap rupiah dalam APBD harus bisa dipertanggungjawabkan. Sistem pengawasan makin canggih, masyarakat pun bisa ikut memantau lewat kanal digital seperti e-budgeting dan open data,” ujarnya.
Meski sebagian kalangan menilai angka Rp 91 triliun sangat besar, banyak pula yang menyambut baik jika dana tersebut benar-benar digunakan secara tepat sasaran dan berpihak pada rakyat.
Beberapa warga menyampaikan harapan agar dana tersebut digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum yang rusak, mengurangi banjir, memperluas ruang terbuka hijau, serta meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah negeri. vipqiuqiu99
APBD DKI Jakarta sebesar Rp 91 triliun memang menjadi sorotan publik karena besarnya nominal anggaran. Namun, menurut Pramono Anung, angka tersebut mencerminkan kompleksitas kebutuhan Jakarta sebagai pusat aktivitas nasional.
Selama alokasi dan penggunaannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, maka anggaran besar tersebut diyakini dapat membawa manfaat besar bagi seluruh warga Jakarta.
