admin
Insiden keracunan massal yang terjadi di salah satu sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah program pembagian makanan bergizi gratis menimbulkan keprihatinan luas termaksud DPR. Puluhan siswa dilarikan ke rumah sakit dengan gejala mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan dalam program pemerintah tersebut.
Menanggapi kejadian ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk segera mengusut tuntas penyebab keracunan tersebut. DPR menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan anak-anak tidak boleh dikompromikan, apalagi dalam program yang seharusnya membawa manfaat.
Insiden bermula pada hari Senin pagi, 14 Juli 2025, saat program makanan bergizi gratis dari pemerintah pusat dilaksanakan di SD Negeri Inpres, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan gizi anak-anak sekolah dasar di daerah tertinggal dan terpencil.
Namun, tidak lama setelah makan siang dibagikan, sekitar 48 siswa mengeluh sakit perut, pusing, dan muntah-muntah. Pihak sekolah segera membawa para siswa ke Puskesmas terdekat, dan 12 siswa di antaranya harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe karena kondisinya memburuk.
Orang tua siswa dan masyarakat sekitar pun panik. Situasi ini dengan cepat menjadi sorotan media dan menjadi viral di media sosial. Banyak pihak mempertanyakan keamanan makanan yang disediakan oleh pihak ketiga penyedia konsumsi program tersebut.
Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, Nurhayati Prasetyo, menyampaikan keprihatinan mendalam dan mendesak Kepolisian segera melakukan penyelidikan menyeluruh.
“Kami minta Kapolri dan jajaran segera menurunkan tim untuk menyelidiki penyebab utama keracunan ini. Ini bukan hal sepele. Anak-anak adalah generasi masa depan bangsa. Jika program gizi gratis justru mencelakakan mereka, berarti ada yang salah dalam pelaksanaannya,” ujar Nurhayati saat konferensi pers di gedung DPR, Jakarta.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap vendor penyedia makanan yang bekerja sama dengan pemerintah dalam program makanan bergizi ini.
Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, menyatakan bahwa pihaknya sangat menyesalkan insiden tersebut dan telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus ini. Ia menegaskan bahwa pihak manapun yang terbukti lalai atau melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi tegas.
“Kami tidak akan mentolerir kelalaian yang menyebabkan keracunan anak-anak sekolah. Pemerintah provinsi siap bekerja sama dengan kepolisian dan kementerian terkait untuk mengusut tuntas kejadian ini,” ujar Viktor.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh korban keracunan telah mendapatkan perawatan yang layak dan saat ini sebagian besar sudah diperbolehkan pulang.
Baca Juga: Kasus Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Menuai Kontroversi
Kementerian Kesehatan RI turut menurunkan tim dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk melakukan investigasi di lokasi. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu Anak, dr. Yustina Mariana, menjelaskan bahwa sampel makanan dan muntahan siswa telah diambil untuk diperiksa di laboratorium.
“Kami perlu mengetahui dengan pasti apakah ini akibat bakteri, virus, atau kontaminasi bahan makanan tertentu. Hasil lab akan menjadi dasar tindakan lebih lanjut,” ujar dr. Yustina.
Ia juga menyatakan bahwa ke depan, pemerintah pusat akan memperketat proses seleksi dan pengawasan penyedia jasa makanan bergizi gratis, serta melakukan pelatihan ulang bagi seluruh pihak terkait.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Rahmat Irawan, menilai bahwa kejadian ini harus dijadikan momentum untuk mengevaluasi program pemberian makanan bergizi yang selama ini dijalankan.
“Ini program bagus yang semestinya memberi manfaat besar, terutama di wilayah terpencil. Tapi kalau implementasinya buruk dan tidak diawasi, justru bisa menimbulkan bencana,” ujar Dr. Rahmat.
Ia menyarankan agar Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk proses pengadaan, distribusi, hingga penyimpanan makanan.
Di sisi lain, orang tua siswa dan warga sekitar berharap pihak sekolah dan pemerintah dapat memberikan penjelasan yang jujur dan terbuka.
“Kami serahkan ke pihak berwenang, tapi kami minta ke depan ada pengawasan lebih ketat. Anak kami jangan dijadikan korban karena kelalaian,” kata Ibu Maria, salah satu orang tua siswa yang anaknya menjadi korban. vipqiuqiu99
Beberapa warga juga meminta agar program makanan gratis tetap dilanjutkan, namun dengan pengawasan lebih ketat dan keterlibatan aktif dari orang tua murid.
Insiden keracunan massal akibat program makanan bergizi gratis di NTT menjadi tamparan keras bagi semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pelaksana di lapangan. Program yang sejatinya bertujuan baik justru menimbulkan korban karena lemahnya pengawasan.
Dengan adanya perhatian dari DPR, keterlibatan aktif dari kepolisian, dan respon cepat dari pemerintah, diharapkan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama, di atas semua program dan target kebijakan.
