admin
Bupati Pati, H. Sudewo, angkat bicara terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Kabupaten Pati. Ia berharap Pansus tersebut bekerja secara profesional dan tidak dijadikan ajang untuk “menelanjangi” kepemimpinannya di hadapan publik. Pernyataan ini menjadi sorotan, mengingat dinamika politik lokal menjelang Pilkada 2025 semakin memanas.
Pansus DPRD Pati Dibentuk untuk Perkuat Pengawasan
Pembentukan Pansus DPRD Pati dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar pekan lalu. Pansus ini dibentuk dengan tujuan mengawasi jalannya pemerintahan daerah, khususnya terkait beberapa isu krusial seperti:
- transparansi penggunaan anggaran pembangunan,
- distribusi bantuan sosial,
- pelaksanaan proyek infrastruktur,
- serta tata kelola pelayanan publik.
Pansus dinilai sebagai salah satu fungsi strategis DPRD dalam menjalankan peran check and balance terhadap eksekutif. Namun, isu politik pun menyeruak karena Pansus ini dibentuk tepat di tahun politik.
Dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, Bupati Sudewo menegaskan bahwa dirinya tidak menolak kritik. Ia terbuka terhadap evaluasi, namun meminta agar proses pengawasan tidak diarahkan menjadi upaya politis untuk menjatuhkan dirinya.
“Saya menghormati peran DPRD dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Tapi saya berharap Pansus ini jangan dijadikan alat politik untuk menelanjangi kepemimpinan saya. Mari bekerja dengan data, fakta, dan niat baik demi masyarakat,” kata Sudewo.
Menurutnya, segala program pembangunan di Pati dijalankan sesuai aturan. Ia bahkan menyatakan siap memberikan dokumen dan klarifikasi kepada Pansus jika diperlukan.
Beberapa isu yang menjadi sorotan utama Pansus antara lain:
- Proyek infrastruktur jalan desa – adanya dugaan ketidaksesuaian laporan anggaran dengan kondisi nyata di lapangan.
- Distribusi bantuan sosial – muncul laporan warga yang tidak tepat sasaran menerima bantuan.
- Retribusi daerah – transparansi hasil retribusi pasar dan parkir yang dipertanyakan efektivitasnya.
Menanggapi hal itu, Sudewo menyatakan siap memperbaiki bila memang ditemukan kelemahan. Namun, ia meminta prosesnya dilakukan secara proporsional.
Baca Juga: Driver Ojol Affan Kurniawan Tewas Dilindas Mobil Brimob saat Demo DPR
“Kalau memang ada kekurangan, mari kita perbaiki bersama. Jangan sampai rakyat dikorbankan hanya karena kepentingan politik segelintir pihak,” tegasnya.
Ketua Pansus, Sutrisno, menegaskan bahwa Pansus dibentuk murni untuk mengawasi pemerintahan daerah. Ia membantah anggapan bahwa Pansus ini diarahkan untuk menjatuhkan Bupati.
“Pansus bukan untuk menyerang pribadi siapapun. Tugas kami memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Jika ada kekeliruan, tentu harus ada perbaikan,” jelas Sutrisno.
Sejumlah anggota dewan juga menekankan bahwa hasil kerja Pansus nantinya akan dipublikasikan kepada masyarakat agar publik tahu kondisi sebenarnya.
Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Dr. Ahmad Fathoni, menilai dinamika antara DPRD dan Bupati Sudewo adalah hal wajar dalam demokrasi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa Pansus seringkali rawan dipolitisasi, terutama ketika berada di tahun politik.
“Pansus adalah alat pengawasan yang sah. Tapi di tahun politik, sering muncul kesan bahwa pengawasan berubah menjadi alat politik. Kuncinya ada pada komitmen DPRD dan eksekutif menjaga profesionalisme,” katanya.
Fathoni juga mengingatkan pentingnya komunikasi intensif antara Pansus dan Pemkab Pati agar tidak menimbulkan konflik terbuka yang bisa merugikan masyarakat.
Di tengah polemik ini, masyarakat Pati turut memberikan tanggapan. Sebagian mendukung langkah DPRD yang membentuk Pansus untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Mereka menilai hal itu penting agar anggaran benar-benar digunakan sesuai kebutuhan rakyat.
Namun, ada juga warga yang skeptis. “Jangan sampai Pansus ini cuma buat menjatuhkan lawan politik. Yang penting itu pelayanan ke masyarakat jangan terganggu,” ujar Slamet, warga Kecamatan Juwana.
Sementara itu, pedagang pasar Pragola, Ibu Siti, berharap Pansus bisa menyoroti soal retribusi pasar yang dianggap memberatkan pedagang kecil.
Bupati Sudewo menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan pemerintahan secara transparan dan terbuka. Ia juga mengajak semua pihak menjaga kondusivitas politik di Pati.
“Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Kalau ada kritik, mari kita bahas. Tapi jangan sampai Pansus dijadikan panggung politik. Fokus kita tetap pada kesejahteraan rakyat Pati,” ujarnya.
Pembentukan Pansus DPRD Pati menjadi babak baru dalam dinamika politik lokal. Di satu sisi, ia memperkuat fungsi pengawasan dewan terhadap jalannya pemerintahan. Namun di sisi lain, Bupati Sudewo khawatir hal ini bisa menjadi senjata politik untuk menyerang kepemimpinannya. qiuqiu99
Ke depan, masyarakat Pati menunggu bagaimana kerja Pansus ini. Apakah benar-benar objektif dan memberi manfaat bagi rakyat, atau justru menjadi bagian dari pertarungan politik menjelang Pilkada?
Satu hal yang pasti, transparansi, komunikasi, dan profesionalitas antara DPRD dan Pemkab akan menjadi kunci untuk memastikan Pansus ini berjalan sesuai tujuan, yaitu meningkatkan akuntabilitas pemerintahan di Kabupaten Pati.
