admin
Aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin, 25 Agustus 2025, berakhir ricuh setelah terjadi bentrokan antara massa dengan aparat kepolisian. Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, hingga organisasi buruh turun ke jalan untuk menyuarakan Demo DPR tentang penolakan terhadap sejumlah rancangan undang-undang yang dianggap merugikan rakyat.
Awalnya, aksi berlangsung damai dengan orasi, nyanyian, dan pembentangan spanduk yang berisi tuntutan. Namun, situasi mulai memanas ketika massa mencoba merangsek mendekati gerbang utama DPR yang dijaga ketat aparat keamanan.
Bentrokan diduga dipicu oleh aksi saling dorong antara demonstran dan aparat yang berusaha membubarkan massa. Sebagian demonstran melemparkan botol air mineral, batu, serta benda keras lainnya ke arah petugas. Polisi yang berada di garis depan pun merespons dengan menembakkan gas air mata untuk memukul mundur massa.
Ledakan gas air mata membuat suasana semakin kacau. Banyak demonstran berlarian ke arah jalan utama untuk menghindari sesak napas, sementara sebagian lain tetap bertahan dengan meneriakkan yel-yel perlawanan. Beberapa mobil water cannon kemudian dikerahkan untuk membubarkan kerumunan.
Pantauan di lokasi menunjukkan, jalanan sekitar kompleks DPR sempat lumpuh akibat bentrokan tersebut. Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tersendat karena massa memenuhi ruas jalan, sementara kepulan asap gas air mata membuat jarak pandang terbatas.
Sejumlah demonstran dilaporkan mengalami luka ringan akibat terkena gas air mata maupun terjatuh saat berusaha menghindari bentrokan pada Demo DPR. Sementara itu, beberapa aparat juga mengalami luka akibat terkena lemparan benda tumpul.
Hingga malam hari, polisi masih melakukan penjagaan ketat di sekitar gedung DPR. Namun, sebagian besar massa berhasil dipukul mundur dan perlahan membubarkan diri. Dalam aksinya, para demonstran membawa sejumlah tuntutan, di antaranya:
- Menolak RUU yang dianggap merugikan pekerja dan masyarakat kecil.
- Mendesak pemerintah dan DPR lebih transparan dalam pembahasan undang-undang.
- Menghentikan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di parlemen.
- Menyuarakan isu lingkungan terkait kebijakan eksploitasi sumber daya alam.
“Rakyat sudah bosan dijadikan objek penderita. Kami turun ke jalan untuk aksi Demo DPR karena suara kami tidak didengar di parlemen,” ujar salah satu mahasiswa yang ikut aksi.
Baca Juga: Bebas Bersyarat Setya Novanto, Berikut Aturan dan Mekanismenya
Kapolda Metro Jaya yang hadir langsung di lokasi menyatakan bahwa pihaknya sudah berusaha melakukan pendekatan persuasif agar aksi berjalan damai. Namun, karena ada sebagian kelompok yang bertindak anarkis, aparat terpaksa mengambil tindakan tegas.
“Kami menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi tidak boleh dengan cara merusak fasilitas publik atau menyerang aparat. Gas air mata dikeluarkan untuk mengendalikan situasi,” kata Kapolda dalam keterangannya.
Ketua DPR menyayangkan terjadinya bentrokan dalam aksi tersebut. Ia menegaskan bahwa pintu dialog selalu terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. “Kami tidak ingin masyarakat terluka hanya karena perbedaan pandangan. DPR akan menampung semua masukan, termasuk dari mahasiswa dan kelompok sipil,” ujarnya.
Sementara itu, pihak pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap penanganan demonstrasi ini agar kejadian serupa tidak terulang.
Bentrokan Demo DPR ini dengan cepat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Tagar #DemoDPR dan #25Agustus2025 masuk dalam daftar trending di X (Twitter) dengan ribuan unggahan dari warganet.
Sebagian netizen mengecam tindakan aparat yang dianggap represif, sementara sebagian lainnya menilai massa juga salah karena melakukan tindakan anarkis. Video bentrokan yang tersebar luas memperlihatkan momen ketika demonstran saling dorong dengan polisi serta suasana kacau akibat gas air mata.
Pengamat politik menilai bahwa insiden ini menunjukkan masih lemahnya komunikasi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat. Transparansi dalam pembahasan undang-undang dinilai penting agar tidak memicu kecurigaan publik.
“Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses legislasi, aksi massa menjadi pilihan terakhir. Jika komunikasi politik tidak dibangun, potensi gesekan akan terus berulang,” ujar seorang dosen politik dari Universitas Indonesia. qiuqiu99
Demonstrasi di DPR pada 25 Agustus 2025 menjadi catatan penting bahwa dinamika politik di Indonesia masih sarat dengan ketegangan antara masyarakat dan penguasa. Bentrokan yang terjadi menambah daftar panjang aksi protes yang berakhir ricuh.
Meski demikian, kejadian ini sekaligus menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan bahwa aspirasi rakyat harus benar-benar diperhatikan. Tanpa itu, ruang ketidakpercayaan akan terus terbuka, dan aksi turun ke jalan akan selalu menjadi pilihan masyarakat untuk bersuara.
