
Hasto Kristiyanto resmi kembali menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meski baru saja divonis hukuman penjara oleh pengadilan. Keputusan ini menjadi sorotan publik dan memunculkan beragam pertanyaan tentang alasan partai mempertahankannya di posisi strategis tersebut.
Sebelumnya, Hasto dijatuhi vonis penjara oleh Pengadilan Tipikor terkait kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran hukum dalam proses politik. Meskipun vonis sudah dijatuhkan, Hasto tetap menyatakan dirinya tidak bersalah dan akan menempuh jalur hukum lanjutan melalui proses banding.
Vonis ini sempat menimbulkan spekulasi bahwa PDIP akan segera mencari pengganti untuk posisi sekjen. Namun, keputusan partai justru mengejutkan publik karena Hasto kembali ditunjuk untuk melanjutkan tugasnya.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menjelaskan bahwa keputusan mempertahankan Hasto didasari pertimbangan politik dan pengalaman. Menurut Megawati, Hasto memiliki pemahaman mendalam terhadap ideologi partai, mesin organisasi, serta dinamika politik nasional.
“Bagi kami, Hasto adalah kader yang memiliki loyalitas tinggi dan mengerti betul arah perjuangan partai. Proses hukum masih berjalan, dan asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati,” ujar Megawati dalam konferensi pers di Jakarta.

Berdasarkan keterangan internal partai, ada beberapa alasan yang membuat Hasto tetap dipercaya sebagai Sekjen PDIP:
- Loyalitas dan Rekam Jejak
Hasto sudah menjadi bagian dari kepengurusan PDIP selama lebih dari satu dekade. Ia dikenal sebagai figur yang setia dan konsisten dalam memperjuangkan agenda politik partai.
- Pengalaman Organisasi
Sebagai sekjen sejak 2015, Hasto dinilai menguasai jaringan partai hingga ke tingkat akar rumput. Ia juga dinilai sukses mengonsolidasikan kekuatan partai di berbagai momentum politik.
- Strategi Pemilu 2029
PDIP saat ini mulai mempersiapkan diri untuk Pemilu 2029. Hasto dianggap masih menjadi sosok kunci dalam perumusan strategi pemenangan partai.
- Asas Praduga Tak Bersalah
Meskipun divonis bersalah di tingkat pertama, Hasto Kristiyanto masih memiliki hak banding. PDIP menilai belum ada putusan hukum tetap yang mengikat sehingga ia masih sah menjabat.
Keputusan ini menimbulkan beragam reaksi. Pendukung Hasto melihat langkah PDIP sebagai wujud kepercayaan terhadap kader yang sedang menghadapi ujian. Mereka menilai bahwa vonis pengadilan belum tentu menggambarkan kebenaran sepenuhnya.
Baca Juga: Prabowo Dorong Penyelesaian Damai Sengketa Ambalat dengan Malaysia
Namun, kritik keras datang dari aktivis antikorupsi dan oposisi politik. Mereka menilai langkah ini bisa merusak citra partai dan menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi.
“Jika partai besar seperti PDIP mempertahankan pejabat yang sudah divonis bersalah, meski belum inkrah, ini memberi pesan buruk pada publik,” kata Tama S. Langkun, pegiat antikorupsi.
Secara politik, keputusan ini mengandung risiko. Di satu sisi, PDIP ingin menunjukkan konsistensi dalam mendukung kadernya. Di sisi lain, mereka berpotensi kehilangan dukungan dari segmen pemilih yang menuntut integritas tinggi dari pejabat publik.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai langkah PDIP bisa memengaruhi elektabilitas partai. “Dalam politik, persepsi publik sering kali lebih penting daripada fakta hukum. Keputusan ini akan diuji dalam pemilu berikutnya,” ujarnya.
Menanggapi kepercayaan yang kembali diberikan, Hasto menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua Umum dan seluruh kader partai. Ia berjanji tetap bekerja untuk kepentingan partai dan rakyat, sambil membuktikan dirinya tidak bersalah di pengadilan.
“Bagi saya, ini bukan sekadar jabatan, tetapi amanah untuk terus memperjuangkan garis politik Bung Karno. Saya yakin kebenaran akan terungkap dalam proses hukum yang adil,” kata Hasto.
Meski mendapat dukungan dari internal, Hasto tetap menghadapi tantangan besar. Selain membuktikan dirinya di hadapan hukum, ia juga harus menjaga soliditas partai di tengah sorotan publik. Persiapan menuju Pemilu 2029 menjadi ujian nyata bagi kemampuannya.
Beberapa kader muda PDIP bahkan melihat situasi ini sebagai momen untuk menunjukkan kekuatan kolektif partai. Mereka menilai, selama roda organisasi berjalan dan konsolidasi tetap kuat, PDIP masih bisa mempertahankan posisinya sebagai partai besar. qiuqiu99
Kembalinya Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP usai divonis penjara mencerminkan keputusan politik yang kompleks. Di satu sisi, hal ini menunjukkan solidaritas dan loyalitas partai terhadap kadernya. Di sisi lain, keputusan ini menimbulkan perdebatan tentang etika politik dan komitmen terhadap integritas.
Bagaimanapun, perjalanan Hasto Kristiyanto di posisi sekjen kali ini akan terus dipantau publik. Keberhasilannya dalam menjaga kinerja partai sekaligus membersihkan namanya dari vonis hukum akan menjadi penentu warisan politiknya di masa depan.