admin
Pada masa kepemimpinannya sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump sempat menggemparkan dunia dengan ancamannya untuk memblokir TikTok, aplikasi video pendek asal Tiongkok yang saat itu sedang naik daun secara global.
Namun hingga akhir masa jabatannya, rencana pemblokiran tersebut tidak pernah benar-benar terealisasi. Apa sebenarnya alasan di balik batalnya langkah tersebut?
- Alasan Keamanan Nasional
Donald Trump pertama kali mengungkapkan kekhawatiran terhadap TikTok pada tahun 2020. Pemerintahannya menuding bahwa TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan Tiongkok ByteDance, berpotensi menjadi ancaman keamanan nasional.
Trump menilai data pengguna Amerika bisa diakses oleh pemerintah Tiongkok, yang dianggap dapat membahayakan privasi dan kepentingan negara.
Namun, meski telah mengeluarkan perintah eksekutif untuk melarang aplikasi tersebut, proses hukum dan teknisnya tidak semudah yang dibayangkan.
- Proses Hukum yang Berbelit dan Gugatan dari TikTok
Setelah ancaman pemblokiran diumumkan, pihak TikTok tidak tinggal diam. Mereka langsung mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah AS, menuding bahwa keputusan Trump tidak berdasar dan melanggar hukum.
Beberapa pengadilan di AS bahkan mengeluarkan putusan penangguhan terhadap larangan tersebut, membuat proses pemblokiran menjadi semakin rumit.
- Upaya Akuisisi yang Tak Kunjung Jelas
Sebagai solusi alternatif, pemerintahan Trump mendorong agar TikTok dijual kepada perusahaan AS. Perusahaan teknologi seperti Oracle dan Walmart sempat masuk dalam pembicaraan untuk mengakuisisi TikTok versi Amerika.
Namun hingga masa jabatan Trump berakhir, kesepakatan ini tidak kunjung tercapai. Ketidakpastian ini membuat rencana pemblokiran semakin menggantung.
- Tekanan Politik dan Kepentingan Ekonomi
Banyak pihak di dalam negeri AS, termasuk dari kalangan pebisnis dan politisi, mulai menyuarakan keraguan terhadap urgensi pelarangan TikTok. Mereka menilai bahwa tindakan tersebut bisa merusak hubungan dagang dengan Tiongkok dan berdampak negatif pada dunia bisnis digital.
Selain itu, TikTok telah menjadi platform penting bagi jutaan kreator konten dan peluang ekonomi baru, terutama di kalangan anak muda.
- Pergantian Pemerintahan
Akhirnya, ketika Donald Trump lengser dari jabatannya dan digantikan oleh Presiden Joe Biden, kebijakan terhadap TikTok mengalami perubahan. Pemerintahan Biden meninjau ulang kebijakan teknologi luar negeri dan memilih pendekatan yang lebih hati-hati. Pemerintah baru lebih fokus pada penguatan regulasi privasi data, bukan pemblokiran langsung.
Donald Trump memang sempat mengguncang dunia dengan ancaman pemblokiran TikTok, namun realisasi kebijakan tersebut tersandung berbagai kendala — mulai dari perlawanan hukum, proses akuisisi yang gagal, hingga tekanan politik dan ekonomi. Pada akhirnya, TikTok tetap beroperasi di Amerika Serikat dan justru semakin berkembang hingga hari ini.
Langkah ini menunjukkan bahwa dalam era digital, kebijakan teknologi memerlukan pertimbangan matang, tidak hanya dari sisi politik, tetapi juga dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial. vipqiuqiu99
